12 Alasan Penyebab Honorer K1 TMK

JAKARTA РWakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo mengatakan, pihaknya telah menyerahkan alokasi formasi tenaga honorer  kategori I yang telah memenuhi kriteria (MK) yang telah ditandatangani Kepala BKN dan Kepala BPKP kepada 402 instansi, terdiri dari 29 kementerian/lembaga dan 373 pemerintah daerah untuk proses penetapan NIP.

Baca lebih lanjut

Iklan

Wapres: Moratorium Rekrutmen CPNS Berakhir

JAKARTA – Pemerintah memutuskan mengakhiri kebijakan moratorium (penghentian sementara) penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), setelah dilaksanakan selama 16 buan lalu.

Wakil Presiden Boediono, selaku Ketua Dewan Pengarah Tim Reformasi Birokrasi Nasional mengatakan setelah moratorium dilaksanakan hasil perbaikan sistem kepegawaian, ini menjadi again integral dari sistem dan proses tata kelola kepegawaian di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Baca lebih lanjut

Dasar Hukum Formasi

Dasar Hukum Formasi

Senin, 20 Februari 2012 14:05
1. Pertanyaan

Apakah dasar hukum formasi ?

Jawaban

Dasar hukum formasi adalah ?

  1. UU No.8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999 (Pasal 15)
  2. PP No. 97 Tahun 2000 jo PP No. 54 Tahun 2003, Keputusan kepala BKN No. 9 Tahun 2001 Tanggal 17 April 2001

2. Pertanyaan

Apakah pengertian formasi ?

Jawaban

Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS diperlukan oleh suatu organisasi negara, agar mampu melaksanakan tugas pokok, untuk jangka waktu tertentu.

3. Pertanyaan

Apakah tujuan penetapan formasi?

Jawaban

Tujuan penetapan formasi adalah agar satuan organisasi negara dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang cukup sesuai dengan beban kerja suatu satuan organisasi .

Sumber : http://www.bkn.go.id/in/tanya-jawab/70-formasi/1895-dasar-hukum-formasi.html

K1 TMK Karena Pembayaran, Otomatis K2

Jakarta-Humas BKN, Tidak semua tenaga honorer K1 yang tidak memenuhi kriteria (TMK) akan langsung menjadi K2. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat saat menerima Anggota Komisi I DPRD dan BKD Kabupaten Tegal saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat BKN Jakarta, Selasa (15/1). Lebih lanjut Tumpak menegaskan bahwa apabila tenaga honorer K1  yang yang TMK karena pembayaran, maka akan masuk ke K2 secara otomatis. Hal ini dikarenakan perbedaan antara K1 dan K2 adalah pada sumber pembayaran dari APBD/N dan bukan dari APBD/N.

Baca lebih lanjut

Perbaikan Program Error

Setelah beberapa bulan laporan PNS berdasarkan kelompok Usia per unit kerja error alias tidak bisa membuat rekap secara otomatis maka dengan inovasi memperbaiki bagian yang error berhasil dilakukan sehingga sekarang tidak lagi dikerjakan secara manual yang melelahkan, inilah file yang berhasil saya dokumentasikan Klik Disini Untuk melihat source codenya dan DBF nya